Circle Gallery

Rabu, 19 September 2018

Optimalkan Pengamanan Pemilu 2019, Polres Aceh Timur Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Brata Rencong 2018


Tribrata News Aceh Timur-Sukseskan Pemilu 2019, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk terus bekerja keras mewujudkan pemilu yang aman, lancar, dan damai.
Kaitan dengan itu, Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur, pagi tadi (Rabu 19/09/2018) menggelar gelar Apel Pasukan Mantap Brata Rencong 2018 dengan tema: "Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rencong 2018, Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri Yang Kondusif." Bertindak selaku Ispektur Apel Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro S.I.K, M.H. 

Apel gelar pasukan dihadiri; Dandim 0104/Atim diwakili Danramil 05/Idr Kapten Inf Suharno; Bupati Aceh Timur diwakili Plt Sekda Drs. Zahri, M.A.P, M.H; Kasubden POM Langsa  Diwakili Bamin Sub Den POM Langsa Peltu Suparno; Ketua Pengadilan Negeri Idi diwakili Arnaini, S.H, M.H; para Para Kabag, Kasat serta Kapolsek jajaran Polres Aceh Timur; Ketua Komisi Independen Aceh Timur Mulya Karem, S.Ag. M.H; Danki Kompi "A" Raider Khusus Yonif 111/KB Lettu. Inf. Gandi Mustofa; Kasubden 2 B Brimob Aramiah Iptu Yozana Fajri Sidik AF, S.I.K; Kepala Dinas Perhubungan Drs. Mohd. Mukhtar. M.A.P; Kepala BPBD  Aceh Timur diwakili Ismail; Kasat Pol PP diwakili oleh Kabid Trantib T. Amran; Project Manager PT. JGC Susilo Nugroho. Pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut melibatkan seluruh jajaran TNI-Polri, Linmas, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Aceh Timur.
Selaku inspektur apel, Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro, S.I.K, MH menyampaikan sambutan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian yang menyatakan, Operasi ini untuk mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polres, agar pelaksanan Pemilu tahun 2019 dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai.
Lanjut, pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut diwujudkan dengan menegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat
di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih Kepala Daerah, Anggota Legislatif, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Kapolres mengatakan, apel pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana untuk pengamanan setiap tahapan pemilu 2019. Yang pelaksanaanya selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri, dan di bantu oleh TNI serta stakeholders terkait lainnya.
Selebihnya kapolres menuturkan pemilu tahun 2019 ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4%. Kondisi ini akan menuntut adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara terbanyak.
“Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat”, terangnya
Lanjut Kapolres mengatakan, berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019.
Dengan demikian, bersama dengan TNI, Polri lebih proaktif mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini. “Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg. Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang teribat dalam penyelenggaraan Pemilu susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi. Sebagai penegak hukum setiap tindakan harus profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif”, papar Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro, S.I.K, M.H. (Iwan Gunawan).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar