TRIBRATA NEWS POLRES ACEH TIMUR

Kapolres Aceh Timur Tegaskan Penggunaan ADG Harus Tepat Sasaran Untuk Menghindari Jerat Hukuman

Tribrata News Aceh Timur-Besarnya ‎Alokasi Dana Gampong (ADG) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat hingga mencapai ratusan juta rupiah ke setiap gampong (desa), membuat para Kepala Desa senang karena pembangunan desa tak lagi tergantung oleh APBD setempat, namun juga membuat setiap Aparat  Gampong maupun pengguna ADG was-was akan konsekuensi jeratan hukumnya, apabila penggunaannya tak sesuai peraturan yang ditetapkan.
‎Mengantisipasinya, Geuchik (Kepala Desa) diminta tidak takut akan implikasi pidana dalam pengelolaan dana desa. Para Kepala Desa diharapkan tidak segan berkoordinasi dengan pemda jika mengalami kesulitan. ‎“Saya yakin para kepala desa tidak punya niatan melakukan pelanggaran. Namun harus diakui mereka mungkin mengalami kesulitan karena dana yang dikelola sangat besar. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, S.I.K, M. Hum saat memberikan pemahaman terkait pengelolaan ADG kepada sejumlah warga Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak yang menyambangi Polres Aceh Timur pada Selasa (13/12) siang. Kedatangan warga Desa Pasir Putih tersebut bermaksud melaporkan atas adanya dugaan penyelewengan ADG di wilayah mereka.   
Kapolres yang saat itu didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Parmohonan Harahap dan Kanit Tipikor Bripka Rahmat menyatakan, “Saya minta kepala desa atau petugas pengelola ADG tidak takut mengelola dana desa, yang penting sesuai regulasi,” jelas Kapolres. Maka dari itu kami juga meminta agar para kepala desa diharapkan mematuhi dan memahami mekanisme pengelolaan dana desa yang termaktub dalam UU, PP, Permendagri, Permendes, Permenkeu, yang sudah lengkap menjelaskan tentang dana desa. Ujar Kapolres.
Selain ‎itu, lanjut Kapolres, kepala desa diharapkan memprioritaskan penggunaan dana desa seperti yang diamanatkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. “Kepala desa harus menerapkan asas pengelolaan dana desa secara partisipatif, transparansi, disiplin, akuntabilitas dan juga memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat terkait dana desa tersebut.” urai Kapolres.
Namun Kapolres juga tetap mengingatkan apabila kepala desa atau pengelola ADG melakukan penyimpangan terkait dana desa tersebut maka ada resiko hukum/delik-delik Tindak Pidana Korupsi yang akan menjeratnya.
Meski demikian tambah Kapolres “Penggunaan ADG harus tepat sasaran, makanya kami akan ikut mengawasi penggunaanya dengan maksud dan tujuan guna menghindari adanya penyelewengan." Tegas Kapolres.
Kemudian, ia menyatakan, fungsi pengawasan tersebut bukanlah penindakan hukum, melainkan pencegahan, selain pengawasan, kami (Polri) juga akan terjun langsung ikut membantu pembangunan desa, tujuannya untuk percepatan pembangunan desa. Polisi hadir sebagai pelindung juga pengayom masyarakat. Pengawasan akan menghasilkan pembangunan desa yang sesuai harapan."
Kapolres juga menghimbau untuk desa-desa yang lain untuk tidak menyalahgunakan ADG, karena pemerintah menyalurkan ADG bertujuan untuk mensejahterakn rakyat untuk itu dalam penggunaannya harus kita awasi bersama. Ungkap Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, S.I.K. M.Hum. (Iwan Gunawan).
Previous Post Next Post