Tribrata News Polres Aceh Timur-Kepolisian Resor Aceh Timur pada Senin, (22/02/2021) menggelar Apel Deklarasi Pembangunan Zona Integritas yang berlangsung di Lapangan Sarja Arya Racana yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro,S.I.K.,M.H.
Turut dihadiri Wakpolres Kompol Chairul Ikhsan,S.I.K,
para Kabag, Kasat, Kapolsek dan seluruh anggota Polres Aceh Timur dan perwakilan
Bhabinkamtibas.
Dalam kesempatan tersebut Kapolres membacakan deklarasi
yang diikuti oleh seluruh pseserta apel dengan menyatakan; “Kami seluruh
anggota Kepolisian Resor Aceh Timur melakukan pencanangan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
(WBBM) pada Satuan Kerja Kepolisian Resor Aceh Timur.
Selain itu, bersungguh-sungguh akan mewujudkan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani (WBBM), menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.
“Dengan adanya pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM ini, saya tekankan personil Polres Aceh Timur untuk bekerja lebih
profesional, sehingga masyarakat semakin percaya terhadap kinerja Kepolisian
khususnya Polres Aceh Timur,” tegas Kapolres.
Menurutnya, sebelum unit kerja yang diusulkan sebagai
Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, terdapat dua jenis komponen yang harus
dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen
hasil. Sedangkan untuk memenuhi sebagian besar indikator dalam mencanangkan
Zona Integritas terdapat 6 (enam) program serta indikator dalam pencanangan
Zona Integritas di masing-masing program berdasarkan peraturan Menteri Pendaya
Gunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2019 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di
lingkungan instansi pemerintah antara lain; Program manajemen perubahan;
Penataan tata laksana; Penataan manajemen SDM; Penguatan pengawasan; Penguatan
akuntabilitas kinerja; dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.